Karya Tulis Peserta LKTM MA 2012 Yang Telah Diterima

NO	KETUA TIM	UNIVERSITAS	JUDUL
1.	Wulan Purnamasari	Universitas Kristen maranatha	Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Menuju Keadilan Dalam Perspektif Hukum Progresif
2.	Ridwan Bashori	Universitas Brawijaya	Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen KPK Republik Indonesia
3	Setya Indra Arifin	Universitas Diponegoro	Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Sebagai “Payung Hukum” Bekerjanya Hukum Yang Berkeadilan: Suatu Telaah Hukum Progresif
4.	Khaerul Muslimin	Universitas Sebelas Maret	Penjara Madani Sebagai Solusi Penegakan Hukum Progresif Terhadap Ketimpangan Keadilan Sosial Bagi Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia
5.	Utiyafina Mardhati Hazkin	Universitas Sebelas Maret	Model Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Hukum Adat Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Progresif
6	Diyah Ayu Hardiyani	Universitas Sebelas Maret	Kajian Progresivitas Moratorium Remisi Bagi Terpidana Korupsi Dalam Tumbukan Perspektif Penegakan Hukum Positivis
7	Husnia Luluk Farida	Universitas Sebelas Maret	Menggagas Sanksi Pemiskinan Bagi Koruptor Untuk Mewujudkan Good Governance Indonesia
8	Didiek Prasetyo	Universitas Diponegoro	Penerapan Asas Sifat Melawan Hukum Materiil Demi Tercapainya Keadilan Substantif Dalam Tindak Pidana Korupsi
9.	Kristian Takasdo Simorangkir	Universitas Indonesia	Penghentian Pemberian Remisi Kepada Koruptor: Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial
10	Citra Widi Widiyawati	Universitas Sebelas Maret	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Pengakuan Secara Hukum Hubungan Perdata Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif
11	Rika Fajrini	Universitas Indonesia	Pelembagaan Sistem Mediasi Tindak Pidana Ringan Pada Kepolisian Sebagai Langkah Penegakan Asas Ultimatum Remedium Untuk Mencapai Keadilan Sosial Dalam Masyarakat
12	Yusuf Hanafiah Muchtar	Universitas Diponegoro	Konstruksi Hukum Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melaui Penerapan Konsep Restorative Justice Dan Mediasi Penal Dalam Sistem Pemidanaan : Suatu Usaha Mewujudkan Progresifitas Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Terwujudnya Keadilan Sosial
13	Hendrik Gozali	Universitas Indonesia	Peluang Dan Tantangan Mahkamah Agung Dalam Menggiring Indonesia Menuju Penegakan Hukum Progresif Kea Rah Yang Lebih Baik Melalui Pembentukan Perma Tahun 2012
14	Descha Suryantoro	Universitas Islam Indonesia	Pemiskinan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum Pidana Dan Progresif
15	Muchlas Hamidy	Universitas Islam Indonesia	Aplikasi Hukum Progresif Dalam Penanganan Kasus Terorisme Guna Mewujudkan Keadilan Substantif
16	Diastama Anggita Ramadhan	Universitas Sebelas Maret	Membangun Model Pemidanaan Kerja Sosial Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pencegahan Berulangnya Tindak Pidana Ringan Dalam Masyarakat
17	Artika Vety Yulia Ningrum	Universitas Sebelas Maret	Kajian Progresivitas Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia Berkait Pemanfaatan Metode Hypnosis Forensic Berbasis Scientific Crime Investigation
18	Dimas Satriyo Hutomo	Universitas Airlangga	Progresivitas Hukum Pidana Korupsi Dalam Cita-Cita Bangsa Dan Negara Indonesia (Hapuskan Mekanisme Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi )
19	Boris Erick Sutrisna	Universitas Kristen Maranatha	Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin Dan Implikasinya Terhadap Institusi Perkawinan Yang Progresif Di Indonesia
20	Ida Ayu Grhamtika	Universitas Indonesia	Relevansi Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi Kasus Di Kota Madya Depok Provinsi Jawa Barat)
21	Kristen Natalia	Universitas Indonesia	Mengubah Paradigma Penggunaan Akta Perkawinan Sebagai Bukti Hubungan Hukum Antara Ayah Dan Anak
22	Susan Novita Herlina	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Penegakan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif Di Indonesia (Telaah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
23	Yurika Dibba Destari Deiredja	Universitas Kristen Maranatha	Revitalisasi Hukum Adat Dalam Rangka Putusan Hakim Di Pengadilan Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Hukum Di Indonesia
24	Mukarroma Tunnisa	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Progresif Menuju Indonesia Yang Berkeadilan Sosial
25	Muhammad Rizka Wardana	Universitas Brawijaya	Peradilan Reclaiming (Latar Belakang, Urgensi Dan Penyelesaiannya)
26	Judika Lestari M.	Universitas Padjajaran	Pemberian Kewenangan Pengaduan Konstitusional (Constitusional Complaint) Kepada Mahkamah Konstitusi RI Melalui Penafsiran Dan Urgensinya Bagi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat
27	Syahrul Ramadhan	Universitas Jember	Urgensi Pola Pikir Progresif Dalam Kepolisian Demi Mewujudkan Hukum Berkeadilan Sosial
28	Margaretha Marsaulina	Universitas Katholik Parahyangan	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Sengketa Tanah Ulayat
29	Albertus Bambang S.	Universitas Sebelas Maret	Menggagas Manajemen Penegakan Hukum Progresif Bagi Hakim Untuk Mencapai Keadilan Sosial
30	Indra Mahawijaya	Universitas Brawijaya	Urgensi Pembetukan Peraturan Pemerintah Terkait Penghilangan Grasi Dan Remisi Untuk Terpidana Kasus Korupsi
31	Zachra Nurwendy	Universitas Kristen Maranatha	Mediasi Sebagai Konretisasi Penegakan Hukum Progresif Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia
32	Galang Rizki Wandiro	Universitas Brawijaya	Urgensi Pengesahan Larangan Laki-Laki Dan Perempuan Berhubungan Seksual Di Luar Nikah Dalam Bentuk Undang-Undang
33	Miqdad Azizta Ugara	Universitas Sebelas Maret	Perwujudan Hukum Positif Yang Ideal Melalui Upaya Progresif Berupa Lembaga Pemasyarakatan Madani
34	Suryaningsih	Universitas Sebelas Maret	Justifikasi Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hak Korban Kejahatan Di Indonesia (Studi Evaluatif-Preskriptif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02  Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam  KUHP)
35	Satria Unggul W.P.	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Penegakan Hukum Progresif Di Indonesia: Mewujudkan Hukum Dengan Nilai-Nilai Pancasila Menegaskan Eksistensi Civil Society Dalam Khasanah Living Law
36	Ade Irfan Santosa	Universitas Islam Indonesia	Aplikasi Hukum Progresif Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Substantif
37	Anggi Martika Priantini	Universitas Padjajaran	Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Hukum Perdata Mengenai Status Anak Luar Kawin ( Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010
38	Agus Winarno	Universitas Airlangga	Alternatif Pemidanaan Bagi Koruptor Yang Tidak Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia
39	Ria Permata Sukma	Universitas Airlangga	Hukum Positif Indonesia Dan Prinsip Sosial Justice (Studi Dekonstruktif Atas Privatisasi Air Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2004)
40	Dita Dwi Arisandi	Universitas Airlangga	Memperkuat Efektivitas PERMA No 2 Tahun 2012 Sebagai Upaya Menuju Indonesia Yang Lebih Berkeadilan
41	Anestu Cahayoni Rahayu	Universitas Brawijaya	Revitalisasi pengadilan pajak
42	Eny Rofi’atul N	Universitas Indonesia	Penafsiran terhadap keadilan dalam pembagian harta waris dan pengingkaran konsep syariah yang diakui di Indonesia
43	Okky Putri Hardiyani	Universitas Brawijaya	Mewujudkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga permanen
44	Pascalis Jiwandono	Universitas Padjajaran	Penegakan Hukum Progresif Terhadap Hak-Hak Anak Yang Terlahir  Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatatkan
45	Ahmadi Hasanuddin Dardiri	Universitas Islam Indonesia	Peran Hakim Dalam Penerapan Hukum Progresif Terkait Dengan Putusan No 39/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst
46	Ziffany Fardinal	Universitas Andalas	Konsep Ideal Pengawasan Hakim Kosntitusi Kedepan, Menuju Indonesia Berkeadilan Sosial
47	Vincentius Patria S	Universitas Sebelas Maret	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pemikiran Progresif
48	Nabilla Desyalika Putri	Universitas Brawijaya	Lembaga Arbitrase Bersama Superstar Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Agararia Di Indonesia
49	M. Syahrur Riza	Universitas Brawijaya	The Exit Strategy Movement : Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Kasasi Pada Mahkamah Agung
50	Achmad Afriyanto	Universitas Brawijaya	Reformasi system pengawasan pelayanan publik (RSP3) Di Daerah Langkah Progresif Mewujudkan Good Local Governance
51	Safrina Fauziyah R	Universitas Indonesia	Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Salah Satu Pilar Penegakan Hukum Progresif
52	Annisa Putri Andini	Universitas Brawijaya	Urgensi Pembentukan Hakim Komisaris Sebagai Upaya Dekonstruksi Proses Penyidikan Yang Memanusiakan Manusia
53	Yusuf Ridha	Universitas Sumatera Utara	Perluasan Makna Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Demi Kepentingan Nasional
54	Semuel Ardy Kharismata	Universitas Kristen Maranatha	Hukum Progresif Sebagai Pembentuk Keserasian Antara pembangunan  Dan Lingkungan
55	Muhaimin Rahayu Firdausari	Universitas Jember	Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Ringan
56	Rizky Edina Amalia	Universitas Brawijaya	Problematika Peran Serta Warga Negara Indonesia Penyandang Cacat Fisik Dalam Pembangunan Nasional Berbasis Filosofis Bangsa
57	Catur Handayani	Universitas Brawijaya	Konsep Pra Penyidikan Sebagai Upaya Progresif Memecah Kebuntuan Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang
58	Launa Qisti	Universitas Brawijaya	Rekonstruksi Pemberitaan Pers Melalui Kepekaan Sosial Berbasis Hukum Pregresif (Analisis Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999)
59	Abdullah Nazhim I	Universitas Brawijaya	Kajian Yuridis Pengaturan Privasi Pada Teknologi Informasi (Analisis Terhadap Aktivitas Cracking Dalam Jejaring Sosial)
60	Bara Dynata	Universitas Brawijaya	Kearifan Lokal Sebagai Penegakan Hukum Lingkungan Khususnya Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Progresif
61	Adi Nugroho Setiarso	Universitas Brawijaya	Merekonstruksi Paradigma Hakim Demi Keadilan Sosial Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Optik Hukum Progresif
62	Kausar Dwi Kusuma	Universitas Brawijaya	Paradigma Hukum Progresif Sebagai Transformasi Cara Berhukum Kontemporer Penegak Hukum Dalam Perkara Tugu Tani Untuk Mewujudkan Keadilan Subtantif
63	Fardika Izzati Nurillah	Universitas Brawijaya	“Traditional Domeins” Dokumentasi Dan Inventarisasi Berbasis Sustainable Accessability(Strategi Pendaftaran Pengetahuan Tradisional Indonesia
64	Rifqy Hidayat	Universitas Brawijaya	Hak Recall Warga Negara (Konsepsi Teori Kedaulatan Rakyat Menuju Indonesia Demokratis)
65	M. Virsa AKA	Universitas Sumatera Utara	Mediasi Penal Sebagai Solusi Alternatif Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan
66	Renata Edzgar Yosephine Manullang	Universitas Brawijaya	Paradigma Baru Kedaulatan Energi Indonesia (Analisis Yuridis Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)
67	Rr. Indiani Kusuma	Universitas Jember	Penegakan Keadilan Restoratif Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anank
68	Naila Rizqi Zakiah	Universitas Jember	Judicial Liability Sebuah Mekanisme Kontrol Terhadap Hakim Sebagai Wujud Reformasi Peradilan Yang Berkeadilan Sosial Dalam Menciptakan Hukum Progresif Di Indonesia
69	Calvin Chandra	Universitas Kristen Maranatha	Hak Preferensi Tenaga Kerja Dalam Kasus Kepailitan Bank ( Bank Hukum Progresif Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja)
70	Yusmawati Sofyan	Universitas Kristen Maranatha	Penegakan Hukum Progresif Melalui Mekanisme Penarikan Hak Suara Masyarakat Melalui Pembuktian Kontrak Politik Demi Mewujudkan Kedaulatan Rakyat